 |
Hal ini disampaikan Melki Laka Lena saat Kampanye Percepatan Penurunan Stunting bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu, (26/11/2022) di RT. 003, RW.001, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang.
"Salah satu cara kita menangani stunting adalah bagaimana kita kendalikan kelahiran penduduk. Apabila KB (Keluarga Berencana) berhasil, itu dipastikan stunting juga akan lebih terkendali. Tapi yang pasti kalau anak–anak terlalu banyak akan urusnya lebih susah. Jadi dua anak cukup. Kalau ketong kendalikan kehamilan mudah–mudahan bisa kendalikan stunting," ajak Ketua Partai Golkar NTT ini.
Melki dalam kesempatan ini mengatakan, saat ini anggaran pusat lebih banyak disalurkan langsung ke daerah untuk penanganan stunting.
"Anggaran pusat sekarang itu banyak sekali yang kita arahkan menjadi anggaran di tingkat dua. Saya kira nanti kita akan mendapat banyak tambahan di tingkat – tingkat dua dan tingkat provinsi karena kami sudah potong anggaran di pusat untuk di desentralisasikan ke daerah,” jelas Melki.
Kalau dulu, lanjut Melki, kita bikin PMT, sekarang kita geser. Anggaran langsung kita kasih ke daerah tingkat dua. Nanti di tingkat dua ini langsung dibagi ke tingkat posyandu. Nanti di posyandu akan dibikin seperti dapur sehat.
Ia menmbahkan saat ini pemerintah telah menganggarkan dana sekitar 3 triliun untuk pengadaan Antropometri untuk disalurkan di semua puskesmas dan posyandu di seluruh Indonesia.
"Kami sudah alokasikan anggaran kurang lebih 3 triliun untuk beli alat Antropometri ini nantinya dibagi disetiap Puskemas atau posyandu secara gratis," ungkapnya.
Sementara Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN NTT, Ermianus Servianus I. Malelak menjelaskan saat ini Presiden Jokowi sudah memberi target untuk penurunan angka prevalensi stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024.
Selain itu menurut pria akrab yang disapa Esi Malelak ini, Gubernur NTT juga memberi target agar di pada tahun 2024 angka stunting di NTT turun menjadi 10 persen dari angka sekitar 37,8 persen berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021.
"Pa Gubernur selalu mengarahkan kita untuk kita memakai data elektronik - Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Itu yang kita proses yang timbangnnya dua kali. Februari dan Agustus. Itu yang menjadi tolak ukur bagi kita. Pada saat penimbangan yang terakhir pada bulan agusutus, kita bersyukur, kita semua sudah bekerja keras, kita sudah mengalami penurunan sudah bisa mencapai 17-18 persen," jelas Esi Malelak.
Ia juga menjelaskan saat ini pemerintah melalui BKKBN telah meluncurkan program Mahasiswa Peduli Stunting atau disebut Mahasiswa Penting. Program Mahasiswa Penting menurutnya adalah bentuk pendampingan kepada kelompok sasaran berisiko stunting melalui mekanisme KKN-T (Kerja Kuliah Nyata Tematik) stunting, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan bentuk pengabdian masyarakat lainnya.
"Saat ini sudah ada kerjasama dengan univeristas nusa cendana dan akan berkembang dengan universitas–universitas lain di NTT. Sekarang baru jalan ini KKN Tematik dengan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Jadi BKKBN masuk disitu. Jadi teman–teman mahasiwa yang mau turun KKN, BKKBN masuk dengan program–program yang menyentuh masyarakat," jelasnya.
Sementara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang, Drg. Fransisca JH Ikasasi, atau akrab disapa drg. Sisca dalam kesempatan ini menjelaskan saat ini angka stunting sudah turun menjadi 21,5 persen dari sebelumnya sekitar 26 persen.
"Kota Kupang dari periode timbang bulan agusutus kemarin, kader, lurah, camat telah melakukan sweeping operasi timbang. Disitu didapatkan angka stunting yang sebelumnya 26 persen di Kota Kupang turun menjadi 25 persen di bulan Februari 2022, dan agustus 2022 kemarin bisa turun lagi 4 persen menjadi 21,5 persen," jelasnya.
drg. Sisca mengatakan Kota Kupang saat ini masih harus bekerja keras untuk mengejar target penurunan angka stunting menjadi 10 persen dari Gubernur NTT sebesar 10 persen dan target dari Penjabat Walikota Kupang sebesar 8 persen.
"Kita belum bisa berbangga diri karena kita harus kejar target. Pa Gubernur minta kita untuk turun menjadi 10 persen. Pa Penjabat Walikota juga berpesan kepada kita untuk turun sampai 10 persen, kalau perlu 8 persen. Target NTT adalah 10 persen tapi Kota Kupang adalah 8 persen," ungkapnya.
(IM)
