 |
| Penyerahan dokumen yang berisikan persoalan di Kabupaten Manggarai Barat (Foto Welli Waldus) |
Semenjak ditetapkan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas, banyak sekali persoalan sosial yang timbul ditengah masyarakat Kabupaten Manggarai Barat.
"Begitu banyak persoalan sosial yang terjadi semenjak Labuan Bajo ditetapkan sebagai salah satu destinasi pariwisata skala prioritas. Terutama persoalan agraria (perampasan tanah masyarakat adat) dan persoalan terkait Hak Asasi Manusia (HAM)." kata Koordinator Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Calon Cabang Labuan Bajo, Simfroanus Gusti, Rabu, (8/2/2023.
PMKRI Calon Cabang Labuan Bajo melihat Pemda Manggarai Barat sebagai boneka dari Pemerintah Pusat. Dalam sisi pengambilan kebijakan Pemda Mabar tidak lagi berpihak pada kepentingan masyarakat lokal tetapi Pemkab Mabar malah berpihak dengan penguasa.
Gusti menyebut, persoalan yang sedang terjadi di Manggarai Barat diantaranya Geothermal Wae Sano, Bowosie, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Persoalan Dugaan Korupsi Pembangunan Dermaga Boardwalk Gua Rangko. Persoalan-persoalan ini sangat mengganggu kehidupan masyarakat Manggarai Barat.
PMKRI Calon Cabang Labuan Bajo menduga bahwa Pemkab Mabar telah bersekongkol dengan oligarki.
"Kehadiran PMKRI Labuan Bajo sebagai bentuk menjalankan kontrol sosial (social control) terhadap seluruh proses perumusan maupun pengambil kebijakan." Tegasnya.
Terkait persoalan-persoalan ini, PMKRI Calon Cabang Labuan Bajo bersinergi dengan PMKRI Cabang Kupang agar dapat diperjuangkan bersama.
"Kami sudah memiliki data yang lengkap sehingga kami mesti bersinergi dengan PMKRI Cabang Kupang yang kedudukannya di Provinsi supaya persoalan-persoalan ini diteruskan ke Pemerintah Provinsi," ujar Gusti.
Kasus pelanggaran HAM seperti yang terjadi baru-baru ini dimana Kapolres Manggarai Barat memukul seorang bawahannya. PMKRI Calon Cabang Labuan Bajo mengapresiasi langkah Polres Mabar karena persoalan ini diselesaikan melalui jalur mediasi.
"Tetapi perlu diketahui bahwa kejadian itu membuat masyarakat Manggarai Barat semakin cemas terhadap Kepolisian terlebih khusus Polres Mabar. Logikanya bahwa kalau sesama Kepolisian saja sudah main hakim sendiri apalagi kalau berhadapan dengan masyarakat. Kasus ini tentu menambah preseden buruk terhadap institusi Polri," tutur Gusti.
Semua dokumen berisikan persoalan di Manggarai Barat yang telah diserahkan oleh PMKRI Calon Cabang Labuan Bajo kepada PMKRI Cabang Kupang akan tindaklanjuti ditingkat Provinsi.
"Tentu PMKRI Kupang dan PMKRI Calon Cabang Labuan Bajo akan bersinergi bersama dalam mengkawal seluruh proses pengambilan maupun perumusan kebijakan. Apalagi kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat Manggarai Barat. Misi besar PMKRI adalah kita ingin membasmi semua pejabat public yang bersekongkol dengan oligarki." Kata Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang Periode 2022/2023, Marianus D. Humau sembari menerima dokumen yang berisikan persoalan sosial di Manggarai Barat.
PMKRI Cabang Kupang juga berkomitmen bahwa akan meneruskan persoalan-persoalan ini kepada Pengurus Pusat PMKRI St. Thomas Aquinas di Jakarta, agar Pengurus Pusat PMKRI bisa mengkawal beberapa persoalan.
Kedatangan Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang di Labuan Bajo ditemani oleh Weli Waldus selaku Presidium Gerakan Kemasyarakatan (GERMAS) PMKRI Cabang Kupang. Usai melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PMKRI di Toraja selama sepekan, PMKRI Kupang dan PMKRI Calon Cabang Labuan Bajo berkomitmen untuk menyuarakan persoalan di Manggarai Barat sebagai bagian dari implementasi pembahasan pada saat RAKERNAS di Toraja terutama pada komisi Gerakan Kemasyarakatan.
Welly/Ocep Purek
