 |
| Foto: Biro APS NTT |
"Kita apresiasi kinerja Pemerintah Provinsi NTT melalui Gubernur bersama Wakil Gubernur serta jajarannya hingga tingkat desa dan para kader yang telah berupaya dengan baik dalam penanganan stunting di Provinsi NTT. Tentunya dalam penanganan stunting juga dilakukan secara efektif dan efisien melalui data stunting yang akurat secara by name by address yang sudah dilakukan disini sehingga datanya tepat dan penanganannya juga tepat sasaran," kata Budi Gunadi Sadikin, saat memberikan keterangan Jumpa Pers yang didampingi Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi serta Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, Ruth Laiskodat di Kantor Gubernur NTT, Sabtu (4/3/2023).
Budi mengatakan, data stunting dari Pemprov NTT yang pada hari ini berada pada angka 17,7 % itu yang akan dipakai untuk Provinsi NTT dan juga secara nasional. "Silahkan dipakai data tersebut karena sudah sesuai dengan by name by address," kata dia.
Data stunting di NTT menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yakni pada angka 35,5 % yang sudah diumumkan itu hanyalah sebagai angka data sampel atau prediksi garis besar. Data ini akan dihapus. Dan akan digantikan dari Pemprov NTT yakni 17,7 %. Pasalnya, data dari Pemprov NTT lebih valid dan akurat.
Kementerian Kesehatan RI akan mendukung penanganan stunting dengan membantu memenuhi kebutuhan alat antropometri pada setiap puskesmas dan posyandu. "Kami terus berupaya memenuhi kebutuhan alat antropometri untuk semua puskesmas dan posyandu sehingga penanganan stunting lebih cepat dan lebih mudah melayani masyarakat," terang Budi.
Dia menjelaskan, alat antropometri memiliki fungsi mendeteksi stunting pada anak melalui pengukuran berat badan, panjang dan tinggi badan serta lingkar lengan atas dan kepala. Dengan lebih cepat prediksi stunting maka penanganan juga lebih cepat.
"Saat ini juga di Kabupaten Sumedang, sudah digunakan Sistem Informasi Penanganan Stunting Terintegrasi (e-Simpati). Ini juga memuat semua data terperinci terkait stunting mengenai siapa nama anak yang stunting, umur, alamat, data orang tua, dan posyandu atau puskesmas terdekat. Jadi semua pihak bisa lihat datanya mulai dari Gubernur, Bupati, Kepala Dinas serta seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses informasi ini secara lengkap. Bapak Presiden Jokowi juga sangat mengapresiasi penerapan aplikasi ini dan kita harapkan juga dapat dikembangkan dan digunakan di daerah lainnya," kata Budi.
Pentingnya data stunting yang valid agar penanganannya tepat sasaran sehingga penanganan lebih efektif.
"Harus ada data yang jelas maka saya terus minta Bupati, Camat, Kepala Desa dan semua pihak lainnya bersama tim penanganan stunting dengan kader-kader posyandu agar mengetahui betul data lengkap stunting anak yang stunting by name by address. Sehingga kira bisa intervensi dengan tepat dan terus memberikan penanganan dan kontrol secara berkelanjutan," kata Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat saat berdialog dengan Menteri Kesehatan RI di ruang kerjanya.
"Jadi kita usahakan untuk terus menurunkan angka stunting. Dalam menangani stunting ini kita butuh kerja keras dan kolaborasi semua pihak serta melakukan pendampingan yang baik. Karena kita membangun senuah sistem kerj untuk mencetak generasi hebat dan unggul dimasa mendatang," papar Gubernur NTT.
Wakil Gubernur NTT Josef A. Nae Soi pada kesempatan yang sama memberikan apresiasi atas kunjungan Menteri Kesehatan RI.
"Terima kasih kepada bapak Menteri Kesehatan yang sudah datang melakukan kunjungan ini. Ini suatu kehormatan karena ingin kita satukan sinergitas dan memperkuat kerja sama dalam peningkatan pelayanan kesehatan seperti penanganan masalah stunting di NTT," ucap Wagub Josef.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Kesehatan juga ikut memantau aktivitas pelayanan posyandu di Pustu Alak dan juga pelayanan kesehatan di Puskesmas Alak, serta UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT. Dia juga ikut memantau kelengkapan sarana dan prasarana yang ada.
Biro APS NTT/Ocep Purek
