Notification

×

Ciptakan Gebrakan Baru di TTU, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan NTT Dorong Desain Pendidikan Berkiblat Pada Kebutuhan Timor Leste

Sabtu, 25 Maret 2023 | Maret 25, 2023 WIB Last Updated 2023-03-25T08:11:04Z
Kadis P dan K NTT, Linus Lusi melakukan Rapat Kerja bersama Pengawas, Kepala Sekolah, dan Wakil Kepala Sekolah se-Kabupaten TTU, Jumad (24/3/2023). Foto: Ocep Purek
Kefamenanu, Fakta Line - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur (NTT), Linus Lusi melakukan Rapat Kerja bersama Pengawas, Kepala Sekolah, dan Wakil Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB se-Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Dia mendorong desain Pendidikan di Wilayah Perbatasan yang berkiblat pada kebutuhan negara Timor Leste. 


Kabupaten TTU ditekankan untuk melakukan gebrakan baru. Sebab, aliran dana sangat baik dan wilayah TTU terletak di perbatasan Timor Leste. "Hal ini membuat bapak ibu sekalian dapat menyandingkan cita-cita pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten TTU didalam desain pendidikan supaya tidak ada keterasingan antara harapan dan kenyataan," kata Linus Lusi pada Jumad, (24/3/2023) yang bertempat di aula Gereja Katolik Paroki Santo Antonius Padua Sasi Kefamenanu.


Dalam Kegiatan ini Kadis P dan K NTT didampingi oleh Koordinator Pengawas (Korwas), Dra. Elvira Berta Maria Ogom, para Pengawa, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK, dan Ketua DPRD Kabupaten TTU, Hendrikus F. Bana, S. H.


Linus Lusi mengatakan, tanpa kesadaran kolektif dari para Pengawas, Kepala Sekolah, dan juga Wakil Kepala Sekolah maka kabupaten TTU tidak memiliki harapan untuk menjadi jembatan emas untuk pembangunan kabupaten TTU dalam menopang pembangunan Provinsi NTT secara keseluruhan. 


"Untuk indeks pembangunan manusia ada 3 hal yakni Pendidikan, Kesehatan, dan Pertumbuhan Ekonomi. Ketiga indeks ini ada didalam pendidikan. Untuk itu bapa ketua DPRD tolong pantau Sekolah-sekolah sebagai bentuk kemitraan antara Legislatif dan Eksekutif, karena tanpa dukungan politik anggaran akan berpengaruh pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)," kata Linus Lusi.


Sejak dua tahun lalu hingga dengan saat ini belum ada gerakan-gerakan cepat seperti masuk Sekolah pukul 05.30 WITA. Menurut Linus, hal ini bukan sesuatu yang baru bagi Kabupaten TTU. Sebab, sudah ada dua Sekolah yang menerapkan masuk Sekolah pukul 05.30 WITA. 


"Urus pendidikan ditingkat SMA/SMK merupakan buah dari pendidikan dasar. Ketika musrembang berjalan dimulai dari pendidikan dasar, menengah, dan atas, rapor pendidikan label capaian ada empat warna. Warna merah berarti kurang, Warna kuning cukup, hijau baik dan biru sangat baik. Target pendidikan jenjang  menengah di kabupaten TTU berada pada warna biru, artinya warna sangat baik dalam mutu," jelas Linus.


Dia juga menyatakan, saat ini angka putus Sekolah untuk SMA mencapai 8968. Maka untuk guru Bimbingan Konseling (BK) perlu adanya musyawarah guru BK. Namun, bukan hanya menjadi katalisator yang baik untuk suatu karya. Sedangkan data mengulang ada 1329, kenapa bisa mengulang kembali bertanya apakah supervisi dan akademik berjalan baik atau tidak.


"Untuk menjawab persoalan diatas para guru dan kepala Sekolah harus memiliki karakter-karakter yakni religius, jujur, toleransi, dan disiplin dan disiplin adalah panglima tertinggi dalam Pendidikan. Di Kabupaten TTU literasi dan numerasi masih rendah tetapi karakternya sudah berkembang tetap pertahankan dan jalan terus, dan untuk harapan kedepannya mutu sekolah di kabupaten TTU bisa diterima di Universitas ternama di NTT maupun Indonesia," harap Kadis P dan K NTT, Linus Lusi.


Hendrikus F. Bana, S.H, mengatakan, ada peran DPRD dalam konteks Pendidikan. Ketiganya ini sesuai dengan amanah Uundang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPD. Terdapat tiga fungsi yang mendasar yakni fungsi pengawasan, legislasi, anggaran, maka dari tiga fungsi ini kami mengintegrasikan dari berbagai konsep pemerintah untuk menemukan keharmonisan dalam pembangunan pendidikan di kabupaten TTU.


"Saya lebih tekankan ke fungsi pengawasan karena pengawasan DPRD bersifat klarifikasi. Sehingga berbagai kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi maka itu wajib hukumnya dilakukan Eksekutif dan pengawasan berada pada Legislatif. Kami harus melakukan ini sebagai representasi sebagai wakil rakyat," kata dia.


Dia mengatakan, saat melakukan kunjungan ke Sekolah-sekolah, dia menemukan ada beberapa hal yang belum ada keharmonisan dalam konsep pemikiran dalam rangka pembangunan Pendidikan Kabupaten TTU. Dari 53 sekolah SMA/SMK/SLB, kata dia, pihaknya sudah melakukan kunjungan dan ada beberapa catatan yakni Infrastruktur belum merata untuk 53 sekolah ini. 


Hendrik juga menambahkan, pendapatan perkapita masih didominasi oleh sektor pertanian. Di Kabupaten TTU pertumbuhan ekonomi jalan hanya bersumber pada APBD. Sedangkan APBD hanya sebesar 1,86 terliun, belum ada suatu keseragaman komunikasi antara para guru dan kami Pemerintah.


Pada kesempatan yang sama, Korwas, Elvira Berta Maria Ogom melaporkan data jumlah Sekolah SMA/SMK/SLB yang ada di Kabupaten TTU. Dia menyebut, ada 30 SMA dengan jumlah siswa sebanyak 1092 orang dan guru sebanyak 358 orang. "Ada 23 SMK dengan jumalah siswa sebanyak 4551 orang dan guru sebanyak 450 orang. Sedangkan SLB ada 2 Sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 221 orang dan guru sebanyak 35 orang," sebut dia.


Dia juga membeberkan jumlah peserta didik yang mengikuti ujian Sekolah secara keseluruhan SMA/SMK sejumlah 3184 siswa. Pelaksanaan ujian Computer Based Test (CBT) ada 30 Sekolah, manual ada 16 Sekolah, projekal inovasi ada 1 Sekolah.


Ada beberapa strategi yang dilakukan Sekolah yaitu bekerja sama dengan UNIMOR, melakukan pendampingan anak-anak untuk mengikuti ujian Sekolah, sebagian anak mengikuti les privat, pelaksanaan kegiatan MGPT tingkat SMA/SMK dalam penyusunan kisi-kisi pembuatan kartu soal dan instrumen soal, pembahasan soal dan pendampingan kepada setiap peserta didik.


"Kemudian untuk SMK ada beberapa program yang akan dilaksanakan yakni SMK 1 Kefamenanu ada 8 program dan total peserta ujian ada 386 siswa dengan ujian berbasis manual, sedangkan SMKN Bikomi Selatan dengan jumlah siswa yang ujian 30 siswa berbasis manual, dan SMKN Neomuti ada 3 jurusan dan jumlah peserta ujian 64 berbasis manual, SMKN Nibaaf  jumlah peserta ujian 30 siswa berbasis CBT, dan untuk SMK Pertanian Eban ada 3 jurusan dengan jumlah peserta ujian 28 siswa berbasis manual, dan SMK Oeolo jumlah peserta ujian 92 siswa berbasis CBT,  SMK Perikanan WINI jumlah peserta ujian 68 siswa berbasis manual, dan SMKN Harneno jumlah peserta ujian 19 siswa berbasis manual, SMK Insana Barat Tuamau jumlah peserta ujian 48 siswa berbasis manual, dan  SMKS Katolik St. Pius Insana Jumlah peserta ujian 23 berbasis manual, SMK Trikari jumlah peserta ujian 28 siswa berbasis manual, SMK Suarna Wisata Tes jumlah peserta ujian 43 siswa berbasis manual, SMK Suara Timur Tumbaba jumlah peserta ujian 47 siswa berbasis manual, SMK Suara Nusa Baponu jumlah peserta ujian 7 siswa berbasis manual," sebut Elvira Berta Maria.


"SMK Kesehatan Suarna Husada jumlah peserta ujian 10 siswa berbasis manual, SMK Santo Agustinus Kefaa jumlah peserta ujian 34 siswa berbasis manual, SMK Intan Grafika jumlah peserta ujian 60 siswa berbasis CBT, SMKS Katolik Kefamenanu jumlah peserta ujian 220 siswa berbasis manual, SMK Dua Putra Biinmafo jumlah peserta ujian 25 siswa berbasis CBT. Ada 3 sekolah yang belum memiliki kelas 12 yaitu SMK Surya Permata Eban, SMK Fatuleu, SMK Surya Kasih sedangkan untuk SLB ada 2 sekolah SLB Benpasi kelas 12 satu peserta dengan tunarungu, dan SLB Nitsae masih kelas 10." Lanjut Elvira Berta Maria, menambahkan.


Sedangkan data Sekolah penggerak IKM, Sekolah imbas IKM pusat keunggulan dan guru penggerak diantaranya 4 SMA Sekolah penggerak dan yang imbas ada 3 Sekolah. Untuk pendaftaran IKM tahun 2023 ada 13 orang, guru penggerak ada 15 orang dan SMK ada 21 unggulan dan guru penggerak ada 11 orang. 


"Untuk program pertanian Tanam Jagung Panen Sapi ( TJPS) ada beberapa sekolah yang suda melakukan program tersebut dan bukan hanya tanam jagung tetapi ada yang tanam kacang hijau, vortel, dan pisang. Dan untuk kegiatan pengawasan dengan 8 standar Nasional berjalan dengan baik dan ada 28 SMA/SMK/SLB yang sementara mengikuti akreditasi tahun 2023." Pungak Elvira Berta Maria.

Ocep Purek