 |
| Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena saat melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bersama mitra kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTT di Desa Tesa, Kecamatan La'en Manen Kabupaten Malaka, Minggu, 30 April 2023. Foto: (dok Team Melki Laka Lena) |
Hal ini disampaikan politisi Golkar yang akrab disapa Melki Laka Lena ini saat melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bersama mitra kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTT di Desa Tesa, Kecamatan La'en Manen Kabupaten Malaka, Minggu, 30 April 2023.
"Apabila ada masyarakat dari Desa Tesa atau dari Nurobo atau dari Malaka yang benar-benar siap keluar negeri, kami sebagai komisi dan sebagai perwakilan dari rakyat yang ada disini akan membantu agar mereka siap dengan baik untuk bisa berangkat dan bekerja dengan benar di luar Negeri. Tugas kami hanya seperti itu menghubungkan mereka dengan para pelaku usaha di bidang atau pekerja di bidang imigran sehingga mereka yang berangkat itu bisa bekerja dengan baik dan mereka bisa menjadi contoh untuk bisa menarik lagi gerbang berikutnya,” ujar ketua Gokar NTT ini.
Melki Laka Lena secara khusus mendorong tenaga kesehatan perawat yang masih honorer agar bisa mengambil peluang kerja di luar negeri.
"Bagi perawat menjadi terutama yang tadi saya bilang, kalo boleh perawat itu bagus sekali. Apalagi perawat disini yang bekerja membayar, gaji bulanan atau pendapatan bulanannya belum pasti, kita bisa dorong. Jadi menurut pemandangan saya yang paling cepat kita dorong untuk bekerja adalah perawat, " tutupnya.
Dalam kesempatan ini Melki Laka Lena juga menyerahkan dana santunan jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris dari Almarhum Beneranda Da Costa Afonso, warga desa Tesa senilai Rp42 juta.
Sementara Kepala BP3MI NTT, Siwa, dalam kegiatan ini menyampaikan bahwa kasus yang menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) NTT sangat tinggi. Tercatat pada 2021 mencapai 866 kasus, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 399. Menurutnya, kasus ini menggambarkan bahwa masyarakat NTT belum memahami pentingnya bermigrasi melalui jalur yang resmi. Dia mengimbau kepada pekerja Kabupaten Malaka yang ingin menggunakan haknya untuk bekerja ke luar negeri maka wajib mengikuti jalur yang resmi.
 |
| Foto: Iggo Making |
Orang bermigrasi atau bekerja ke luar negeri menurut Siwa adalah mencari kebaikan, membantu perekonomian, menambah pengalaman. Namun yang menjadi masalah menurut dia adalah masih banyak pekerja yang ke luar negeri tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku padahal standar dari orang yang mau migrasi ke luar negeri adalah jalurnya harus benar dan resmi.
"Perlu di ketahui bahwa negara-negara di dunia tidak bisa melarang warganya untuk bermigrasi ke luar negeri begitu juga Indonesia tetapi yang perlu di perhatikan, masyarakat mau bermigrasi harus mengikuti semua ketentuan yang berlaku, mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku," anjur dia.
Menurut Siwa, saat ini pemerintah telah mengatur tentang tata cara bermigrasi dengan benar atau resmi. Pemerintah menurutnya telah mengatur beberapa hal yaitu pemerintah Indonesia bekerjasama dengan pemerintah negara lain yang langsung menerima pekerja migrasi dari Indonesia, pemerintah langsung menempatkan di perusahaan, dan juga perusahaan dengan perusahaan tetapi tetap dalam pengawasan pemerintah.
"Yang kurang diperhatikan adalah kita sering kali bekerja ke luar negeri tanpa permintaan dari negara lain sehingga kita lebih banyak nganggur di negara lain maka negara hadir untuk mengatur itu. Negara menjalin kerjasama dengan negara lain supaya negara lain yang membutuhkan pekerja langsung menghubungi pemerintah kita untuk membahasnya. Mengenai aturan internasional tentang PMI ini menjadi tugas dari BP2MI dan BP3MI menangani, mengurus orang berangkat dan menangani masalah-masalah yang terjadi seputaran pekerja migran," tutup Siwa.
Tim
