Melki Laka Lena Sebut Undang-Undang Kesehatan Sebagai Hadiah Kemerdekaan

Pose bersama Melki Laka Lena usai melakukan kegiatan kampanye percepatan penurunan stunting di Olympic Ballroom Lembata, Jumat (18/8/2023). Foto: Ocep Purek

Lewoleba, Fakta Line - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengumumkan tentang Undang-Undang Kesehatan yang baru sebagai hadiah kemerdekaan Republik Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya saat melakukan kampanye Promosi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Program Percepatan Penurunan Stunting di Olympic Ballroom Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat, 18 Agustus 2023. Kegiatan ini dikerjakan bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) NTT dengan tujuan mengatasi masalah stunting yang menjadi isu kesehatan yang mendesak di Indonesia.

Politisi Golkar yang kerap disapa Melki ini, menyatakan bahwa sebagai ketua Panja yang memimpin pembahasan undang-undang tersebut, tujuan utama adalah melindungi tenaga kesehatan dari kriminalisasi. Undang-undang ini memastikan bahwa dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan, perawat, dan apoteker dalam menjalankan praktek profesinya tidak lagi mengalami kekerasan atau kriminalisasi. Hal ini membantu menjaga perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas mereka.

Selain perlindungan bagi tenaga kesehatan, Undang-Undang Kesehatan ini juga memiliki dampak positif bagi masyarakat Indonesia secara umum. Undang-undang ini memastikan bahwa masyarakat yang dalam kondisi kritis atau darurat tidak akan ditolak oleh fasilitas kesehatan seperti klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Pihak-pihak yang menolak pasien dalam kondisi darurat akan menghadapi proses hukum karena dianggap tidak memberikan pelayanan yang baik kepada manusia.

Dalam kampanye percepatan penurunan stunting ini, Melki menyatakan bahwa penanganan stunting adalah tanggung jawab bersama. Stunting dapat dicegah melalui pola makan sehat bagi ibu hamil dan bayi. Ia menegaskan bahwa anggaran program stunting harus sampai ke masyarakat dengan baik.

"Untuk sekarang anggaran 10 M untuk stunting harus benar-benar sampai kepada masyarakat jangan lagi memotong anggaran, dan untuk makan tambahan sekarang tidak lagi menggunakan biskuit sudah dilarang oleh Presiden Jokowi dan sekarang langsung kasih telur, ikan, daging dan langsung masak di Posyandu lalu kasih makan kepada anak stunting," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Ketua Golkar NTT ini menyebut, program ini juga memperhatikan asupan gizi bagi ibu hamil melalui pemberian telur, ikan, dan daging, serta menghindari biskuit. Melki juga menyoroti pentingnya kesadaran dan pola makan sehat dalam penanganan stunting di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa upaya penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga terkait, tetapi juga harus dimulai dari lingkungan rumah sendiri.

"Jadi persoalannya adalah karena kita masih pakai pola lama terkadang kita tidak memberikan perhatian kepada ibu hamil tersebut di 1000 hari pertama kehidupan dan ketika anak dalam perut selama 9 bulan 10 hari itu kurang lebih 280 hari, dan ketika bayi dalam perut tidak diberikan dengan gizi yang bagus melalui makanan bagi ibu hamil karena sumber makanan bayi melalui ibunya, jadi kalau mama itu dikasih makan bergizi anak pasti tidak mungkin makan makanan bergizi," jelas Melki.

Melki mengungkapkan, "Ternyata yang paling mendasar adalah penanganan disamping penanganan pemerintah kemudian dari BKKBN sebenarnya adalah kami cuma membantu yang terbaik karena kesadaran dan keinginan untuk berubah itu sebenarnya dari dalam rumah sendiri yang mengatur dengan baik bagaimana pola makan, kemudian berbagai macam aturan tentang ibu hamil menyusui dinu ada dalam lingkungan rumah."

Ia menggarisbawahi pentingnya dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar dalam memastikan pola makan sehat bagi ibu hamil. Menurutnya, inisiasi menyusui dini adalah langkah penting untuk memperkuat ikatan antara ibu dan anak. Anak yang diberi ASI (Air Susu Ibu) memiliki manfaat kesehatan yang signifikan, termasuk peningkatan imunitas tubuh dan kecerdasan otak.

Pada acara tersebut, Penjabat Bupati Lembata, Matheos Tan, menyatakan bahwa stunting merupakan isu yang sangat penting dan memerlukan keterlibatan semua pihak. Pemerintah telah menginisiasi berbagai program untuk menangani stunting, mulai dari tingkat nasional hingga desa. Peningkatan kualitas gizi dan perawatan ibu hamil serta bayi dalam 1000 hari pertama kehidupan menjadi kunci untuk mencegah stunting.

"Untuk menyelesaikan permasalahan stunting harus memerlukan kerja kolaborasi baik  pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan semua stakeholder yang ada baik dari  pengusaha, LSM atau siapa saja yang memang punya keinginan untuk menangani stunting karena kita hidup bergotong-royong bersama-sama dan berkeluarga. Karena kita punya keinginan yang sama untuk keluar dari kemiskinan keluar dari ketertinggalan. Untuk itu kita harus membantu pemerintah Desa dan juga BPD sehingga program dana desa harus menyentuh masyarakat, karena di situ ada program stunting. Stunting untuk Lembata  kurang lebih ada  971 orang atau 16% target tahun 2023  adalah 11% dan harus terlaksana," kata Penjabat Bupati Lembata.

Dalam kesempatan yang sama pula, Sekretaris BKKBN NTT, Mikhael Yance Galmin, menjelaskan bahwa stunting merupakan isu yang tidak bisa disembuhkan, tetapi dapat dicegah melalui perawatan dan gizi yang baik selama 1000 hari pertama kehidupan. Penanganan stunting melibatkan berbagai sektor dan pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Struktur pengendalian program ini dirancang dari tingkat nasional hingga tingkat desa.

Ocep Purek