 |
| Foto: Biro APS NTT |
Kupang, Fakta Line - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat, menghadiri dan membuka Rapat Koordinasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 di Aula Fernandes, lantai empat Kantor Gubernur NTT. Kegiatan ini dilangsungkan pada Selasa (15/08/23) dengan tujuan untuk mempercepat penanganan kemiskinan di provinsi ini.
Rapat koordinasi tersebut dimulai dengan laporan dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Provinsi NTT, Alfons Theodorus, yang juga menjabat sebagai Ketua Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi NTT. Dalam laporannya, Alfons mengungkapkan bahwa Provinsi NTT masih menghadapi tantangan kemiskinan yang signifikan. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi penting guna mengatasi angka kemiskinan ekstrem.
Alfons menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi NTT berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem dengan memanfaatkan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan pihak non-pemerintah. "Kita ditargetkan oleh Pemerintah Pusat, kemiskinan ekstrem kita akan selesai pada tahun 2024 sebagaimana diamanatkan oleh Inpres No. 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," sebut Alfons.
Selanjutnya, dalam rapat tersebut, Kepala Sub Bidang Direktorat PKPM Bapenas, Widiatmo, memaparkan tentang pemanfaatan data REGSOSEK dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Suprayoga Hadi, juga menyampaikan materi mengenai penguatan kelembagaan TKPK.
Dari paparan materi tersebut, terungkap bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi NTT mengalami penurunan dari 20.23% pada tahun 2022 menjadi 19.96% pada tahun 2023. Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat memberikan apresiasi atas paparan materi tersebut. Dia menekankan pentingnya data dalam mengambil keputusan dan merespon tantangan kemiskinan.
"Saya suka hari ini, saya menyimak betul karena dua narasumber dari Bapenas ini adalah orang – orang analisis data dan itu tanpa kita punya data tidak bisa kita bekerja dengan benar dan ditahun 2023 itu turun 2 % itu bukan hal yang membanggakan, tadi saya bilang ke Kepala Bapelitbangda kelas kita kerja itu turun dalam 1 Tahun itu harus 10 %, itu baru kelas bekerja dengan uang yang begitu banyak dan itulah cara – cara kerja orang hebat" kata Gubernur Viktor. Dia juga menambahkan bahwa data adalah fondasi penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
Gubernur Viktor mengingatkan bahwa dalam menghadapi kemiskinan ekstrem, selain data, rasa cinta dan kasih dalam bekerja sangatlah penting. Dia mengajak semua pihak untuk membangun daerah dengan memanfaatkan potensi yang ada dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor-sektor seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata. Dia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat akan turut membantu mengurangi angka kemiskinan.
Rapat koordinasi ini juga menghasilkan penandatanganan kesepakatan dari 22 kabupaten/kota dalam percepatan pengentasan kemiskinan. Acara ini turut dihadiri oleh Penjabat Walikota Kupang, para bupati dan wakil bupati di Provinsi NTT, unsur Forkopimda Provinsi NTT, pimpinan OPD terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga perbankan.
Biro APS NTT
