Notification

×

Pj. Gubernur NTT Ungkap Strategi Penanganan Kemiskinan, Fokus Pada Kolaborasi Sektor

Senin, 22 Januari 2024 | Januari 22, 2024 WIB Last Updated 2024-01-22T08:48:03Z
Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake (tengah), Sekda NTT Kosmas Lana (kiri), dan Satf Khusus Penjabat Gubernur NTT Prof. Alo Liliweri (kanan). Foto: Gega Making
Kupang, Fakta Line - Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Ayodhia G. L. Kalake, SH., MDC, menekankan pentingnya kolaborasi sektor sebagai langkah strategis dalam penanganan Stunting, Kemiskinan, dan Kemiskinan Ekstrem di provinsi tersebut.


Ia menjelaskan bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi NTT pada Maret 2023 mencapai 19,96%, menunjukkan penurunan sebesar 0,27% dari kondisi September 2022, dan 0,09% dari Maret 2022. Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Timur, dan Sabu Raijua mencatatkan tingkat kemiskinan tertinggi, sementara Kota Kupang, Flores Timur, dan Ngada menunjukkan tingkat kemiskinan terendah.


"Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi perlu menjadi fokus utama dalam upaya penanganan. Data ini menjadi landasan bagi strategi yang kami terapkan untuk mengurangi angka kemiskinan di NTT," kata Penjabat Gubernur NTT saat jumpa pers di aula Dinas Kominfo Provinsi NTT pada Senin, (22/1/2024).


Pemerintah Provinsi NTT telah merumuskan strategi yang komprehensif untuk menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Dalam sektor kesehatan, Dinkes akan memberikan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Sementara itu, Dinsos akan melaksanakan rehabilitasi sosial dan memberikan bantuan modal usaha kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE).


"Kami berfokus pada penurunan beban pengeluaran melalui bantuan sosial dan penanganan bencana. Program ini akan mencakup bantuan langsung tunai, distribusi bantuan beras, dan dukungan khusus untuk kelompok yang terdampak bencana," kata Ayodhia G. L. Kalake.


Dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, Penjabat Gubernur NTT menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinas KP) NTT memberikan bantuan prasarana perikanan dan kapal nelayan. Program kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turut dilibatkan untuk sertifikasi lahan bagi nelayan dan pembudidaya.


"Diversifikasi ekonomi menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan. Kami berupaya memberikan dukungan pada sektor perikanan, pertanian, dan usaha mikro," tambah Penjabat Gubernur NTT.


Pada sektor infrastruktur, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) fokus pada program elektrifikasi desa. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) akan menggunakan Dana Anggaran Khusus (DAK) untuk pembangunan dan rehabilitasi sekolah baru.


"Pembangunan infrastruktur dan pendidikan adalah landasan penting untuk menciptakan masyarakat yang tangguh dan berdaya saing," pungkas Penjabat Gubernur NTT.

GM